DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SMKN 3 MATARAM
No. | DASAR HUKUM | DOKUMEN |
1 | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | |
2 | Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | |
3 | Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
4 | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | |
5 | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan | |
6 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Infromasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah | |
7 | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik | |
8 | Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat |
